vhuzie "erkha" pertiwi

JAKARTA – Karena Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tidak mampu menggratiskan biaya di perguruan tinggi negeri (PTN) maka biaya dari masyarakat diperkuliahan akan dibatasi.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendiknas, Djoko Santoso mengatakan, selama ini memang masyarakat mengeluhkan biaya masuk kuliah yang kelewat mahal walaupun sudah menempuh Seleksi Nasional Masuk Peguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Akan tetapi Kemendiknas sendiri tidak dapat menggratiskan biaya tersebut.

Jalan tengahnya, pembiayaan dari masyarakat tetap harus ada, namun terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat terutama kelas menengah dan bawah.

Skema biaya baru yang dibuat Kemendiknas ialah komposisi anggaran dari (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau dana yang berasal dari orang tua mahasiswa akan diturunkan menjadi 20 persen.

Katanya, saat ini anggaran PNBP mencapai 37,20 persen. Kalau PNBP dikurangi maka, dana mengikat seperti gaji akan dinaikkan menjadi 48 persen dari saat ini 25,62 persen. Sementara yang tidak mengikat, seperti dana pembangunan, turun dari 37,18 persen menjadi 32 persen.  "Kita sudah ketahui cara menghitungnya, sehingga bisa dilakukan berbagai perubahan jika diperlukan," katanya.

Djoko menyebutkan, saat ini kebutuhan anggaran di 83 perguruan tinggi negeri termasuk Universitas Terbuka (UT) setiap tahunnya mencapai Rp38,86 triliun. Sebanyak Rp30,9 triliun dari anggaran ini dibebankan kepada pemerintah, sedangkan sisanya Rp7,9 triliun atau maksimal 30 persen dari biaya operasional ditanggung oleh masyarakat.

Djoko juga mengakui, Kemendiknas belum dapat menetapkan batas atas dari biaya SPP itu. Akan tetapi kedepannya akan dibuat perhitungan yang sempurna agar calon mahasiswa tidak terbebani dengan biaya yang mahal.

"Itu memang harus dikendalikan, tetapi yang penting kalau sudah ditetapkan ada usaha memperbesar biaya untuk mereka yang ekonominya lemah. Itu yang harus terus kita kampanyekan, tetapi yang menyumbang jangan dilarang. Akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada ekonomi lemah," ungkapnya.

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Akhmaloka, tidak keberatan jika dana PNBP dari masyarakat dikurangi. Pasalnya hal tersebut akan berlaku positif dari dana bantuan pemerintah yang dinaikkan. Dampak dari pengurangan itu juga dana PNBP kerjasama riset, pengabdian masyarakat dan konsultasi juga ikut meningkat. “Intinya kan tidak membebani masyarakat maka pemerintah akan membantu kami untuk menambah dana dari kerjasama industry dan subsidi,” katanya kepada harian SI.

Akhmaloka pun mengakui pengurangan itu berlaku sejak dulu dimana di UU Sisdiknas juga menetapkan bahwa penerimaan perguruan tinggi harus dimaksimalkan dari segi kerjasama riset dan bukan pungutan dari masyarakat.

Mendiknas Mohammad Nuh, ujar Akhmaloka, dalam berbagai kesempatan juga menyatakan akan menambah insentif bagi perguruan tinggi yang mengembangkan kerjasama riset dan penelitian pada 2012 nanti. “Kami pun sudah memangkas biaya dari masyarakat seperti dihapusnya jalur mandiri. Sementara untuk riset kami banyak kerjasama dengan perusahaan minyak,” ungkapnya. (neneng zubaidah)
(Koran SI/Koran SI/rhs)

 

INGGRIS – Guru di Inggris diizinkan menggunakan sentuhan fisik untuk mengontrol perilaku siswa yang tidak sesuai aturan. Namun, para guru diminta agar tetap menggunakan alasan yang masuk akal untuk mengatasi siswa yang dinilai mengganggu. Mulai perilaku di ruang kelas, berkelahi, dan siswa yang menyerang teman sekelas atau gurunya.
Sebelumnya, beberapa sekolah di Inggris memberlakukan aturan “tanpa sentuhan” untuk para guru. Kebijakan ini diberlakukan untuk menghindari tuntutan dari orangtua jika anak mereka dicengkeram atau dipegang oleh guru.

Panduan baru yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Inggris merombak aturan ini. Bahkan panduan baru melarang kepala sekolah memecat guru jika ketahuan menggunakan “kekuatan berlebihan” atas siswanya.

Panduan baru ini terjadi di tengah klaim pemerintah bahwa keseimbangan kekuasaan di sekolah telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data, serangan terhadap guru mencapai angka tertinggi pada 2010, di mana 44 guru mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit.

Sementara, setiap hari, hampir 1.000 siswa diskors dari sekolah karena melakukan pelanggaran dan kekerasan. Panduan baru ini menguraikan taktik dan hukuman yang dapat dilakukan oleh guru untuk mengontrol siswa yang dinilai mengganggu.

“Untuk waktu lama, guru ‘terkubur’ karena laporan penanganan perilaku buruk siswa. Panduan baru ini akan membantu guru untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa menggangu pelajaran. Sekolah menjadi percaya diri dalam menangani perilaku siswa yang bermasalah,” ujar salah satu Kepala Sekolah, Charlie Taylor, seperti dikutip dari The Telegraph, Selasa (12/7/2011).

Pedoman ini dimaksudkan untuk digunakan lebih dari 21 ribu sekolah negeri di Inggris. Berdasarkan panduan baru, sekolah diminta untuk mempertimbangkan memanggil polisi jika ada siswa yang membuat tuduhan palsu kepada guru. Selain itu, sekolah bisa menghukum siswa jika melakukan intimidasi luar sekolah, termasuk di malam hari dan pada akhir pekan. Guru juga berhak memeriksa pakaian, tas, dan loker siswa dari keberadaan alkohol, senjata tajam, dan barang curian tanpa butuh persetujuan.

Meski kekuasaan penuh diberikan kepada guru, panduan ini menekankan agar mereka menggunakan akal sehat dalam mengendalikan siswa. Kesimpulannya, panduan baru ini menyatakan, guru dapat melakukan kontak fisik dalam keadaan tertentu seperti memegang tangan siswa, menghibur siswa yang tertekan, menepuk punggung, atau memperagakan teknik olahraga tanpa takut dicap sebagai pedofil.(rhs)